Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri

Berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Visi Kota Tasikmalaya

2017 – 2022

“ KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

Visi tersebut mengandung makna :

Religius  : adalah kondisi, sikap, perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalamam penghayatan, pengalaman keagamaan dan keyakinannya terhadap Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah menjauhi segala laranganNya dengan keikhlasan hati dan dengan selutuh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju  : adalah kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih, dan berwawasan lingkungan.

Madani   : adalah kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang